Banyuwangi (19-9-2018)-Hari ini sebanyak 51 guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA, SMK, dan MA bertemu di SMAN 1 Glagah Banyuwangi dalam forum MGMP Bahasa Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan agenda bulanan yang rutin digelar. Kali ini topik yang dijadikan pembahasan adalah program bulan bahasa yang bakal diselenggarakan pada 27-28 Oktober 2018.
Mata acara yang akan dilaksanakan adalah serangkaian lomba, yang meliputi: lomba membaca puisi, lomba menulis puisi, lomba monolog, lomba membaca cepat, dan lomba debat. Dari rangkaian rancangan lomba tersebut, lomba debat sempat menjadi sorotan karena mata lomba ini merupakan hal yang baru pertama kali akan dilaksanakan oleh MGMP Bahasa Indonesia SMA. Selain itu lomba debat merupakan lomba yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan mata lomba lainnya. Dalam menentukan mosi debat, panitia dan juri harus berhati-hati, porsi pro dan kontra dalam penetapan mosi sedapatnya 50% berbanding 50%, tidak berat sebelah. Hal ini mengaca pada pelaksanaan lomba debat tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017 lalu yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Batu. Pada lomba itu panitia lomba dan juri membuat satu mosi yang peluang pro dan kontra berat sebelah. Mosinya berkaitan dengan ‘Bagaimana jika dalam sebuah negara mulai dari presiden sampai petugas kebersihan semuanya berjenis kelamin perempuan’? Mosi semacam ini jelas menguntungkan yang kontra, karena dengan santai kelompok kontra akan mudah mematahkan kelompok pro. Kelompok kontra bakal dengan mudah menggunakan dalil akli dan dalil nakli mematahkan kelompok pro karena didukung oleh berbagai fakta, sementara kelompok pro hanya akan berkutat dengan imjinasinya tanpa didukung oleh fakta sedikit pun.
Selain itu, panitia dan juri diharapkan tidak salah dalam menentukan mosi debat. Bulan Oktober 2017 dalam acara lomba debat di Universitas Negeri Surabaya pada babak final, ada kesalahan mosi yang dibuat oleh panitia. Mosi tersebut adalah ‘Bagaimana jika MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengembalikan pendidikan karakter ke sekolah’? Salah satu finalis yang kebetulan memenangi babak final tersebut, dalam proses debat langsung mengkritik mosi itu; tidak ada mekanisme MPR membuat peraturan untuk langsung dilaksanakan di tingkat sekolah. Produk MPR adalah ketetapan MPR yang dilaksanakan oleh pemerintah. MPR tidak mempunyai mekanisme langsung memerintahkan sekolah. Yang memerintahkan sekolah itu adalah eksekutif melalui undang-undang atau peraturan pemerintah yang diturunkan melalui peraturan menteri. Jadi sekali lagi, tidak ada produk peraturan MPR yang langsung bisa dilaksanakan oleh sekolah.
Selanjutnya, juri dalam lomba debat haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, tidak sekadar menilai bahwa argumentasi perdebatan yang dikonstruksi oleh kelompok pro dan kontra, logis. Argumentasi logis yang disampaikan kelompok pro dan kontra, tetapi jika tidak didasarkan atas ketentuan dasar hukum, tentu akan menjadi argumentasi yang asbun (asal bunyi) seperti pelaksanaan final lomba debat di Universitas Negeri Surabaya tahun lalu (ISM).
Berikut merupakan daftar panitia dan ketentuan pelaksanaan Bulan Bahasa MGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Banyuwangi.
